Indonesia akan mengadakan pemilihan umum (pemilu) pada bulan Februari 2024. Dalam pemilihan ini, warga akan memilih anggota legislatif tingkat kota/kabupaten, provinsi, dan pusat serta memilih presiden (pilpres) yang akan memimpin selama lima tahun ke depan.
Saat ini, terdapat tiga calon presiden (capres) yang bertarung, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Ganjar dan Anies telah mendaftarkan diri ke KPU (Komisi Pemilihan Umum).
Ganjar akan maju dengan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres), sementara Anies menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai rekan majunya. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan akan segera mendaftarkan dirinya, dan ia dan koalisinya telah memilih Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya.
Media asal Singapura, Channel News Asia (CNA), menyoroti hal ini. Mereka membuat artikel analisis berjudul “Analysis: Indonesia set to see first 3-way presidential race since 2009 that risks splitting society”. Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa memiliki lebih dari dua pasangan kandidat membuat pemilih memiliki lebih banyak pilihan. Namun, sangat tidak mungkin bagi pasangan calon untuk memenangkan pemilihan dalam satu putaran saja, mengingat tidak ada petahana dan peringkat popularitas para kandidat saat ini berkisar antara 20 hingga 36%.
Dalam aturan pemilu Indonesia, jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% plus satu, maka dua pasangan calon dengan suara terbanyak akan maju ke putaran kedua pemilihan. Oleh karena itu, Indonesia kemungkinan akan melakukan putaran kedua pemilihan pada tanggal 26 Juni tahun depan, karena tidak ada jajak pendapat yang menunjukkan bahwa salah satu pasangan calon memiliki popularitas lebih dari 50%.
Menurut jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 22 Oktober, Prabowo dan Gibran memimpin dengan perolehan suara 35,9%, diikuti oleh Ganjar dan Mahfud dengan 26,1%, dan di posisi ketiga ada Anies dan Cak Imin dengan rating popularitas 19,6%.
CNA juga mencantumkan pendapat sejumlah pengamat terkait risiko-risiko yang muncul dari pilpres tersebut. Salah satunya adalah risiko pemuka agama yang lebih banyak tereksploitasi karena memiliki banyak pengikut. Hal ini disampaikan oleh Titi Anggraini, dosen hukum pemilu dari Universitas Indonesia. Meski undang-undang pemilu melarang penggunaan tempat ibadah untuk kampanye, ada area abu-abu yang sulit ditindak oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).
Pendapat para pemuka agama dapat mempengaruhi para pemilih, terutama mereka yang masih pemula dalam memilih. Selain itu, identitas politik juga akan digunakan sebaik mungkin untuk mendulang suara. Hal ini berpotensi menyebabkan polarisasi masyarakat yang lebih tinggi daripada pemilu sebelumnya pada tahun 2019, di mana agama digunakan sebagai alat kampanye meskipun baik Jokowi maupun Prabowo beragama Islam.
Dengan adanya pemilihan umum tiga pasangan calon ini, terdapat kekhawatiran akan terjadi perpecahan dalam masyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
