Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) baru saja merilis draf dokumen perencanaan dan kebijakan investasi komprehensif dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk konsultasi publik.
Dalam draf tersebut, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang akan dipensiunkan sebesar 1,7 Giga Watt (GW). Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan target Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta program pensiun dini PLTU batu bara dapat mencapai 5,2 GW.
Kepala Sekretariat JETP Indonesia Edo Mahendra menjelaskan bahwa rencana pensiun dini PLTU dengan kapasitas 5,2 GW masih ada dalam skenario. Namun, skenario tersebut terbagi menjadi progresif dan konservatif.
Lebih lanjut, Edo menambahkan bahwa program pensiun dini PLTU sebesar 1,7 GW telah mempertimbangkan kondisi saat ini. “Pertanyaannya, mengapa sekarang hanya 1,7 GW? Karena kita ingin membuat rencana sesuai dengan apa yang ada di depan kita,” ujar Edo dalam acara Komunikasi Publik mengenai Rancangan Rencana Investasi Just Energy Transition Partnership (JETP), Jumat (3/11/2023).
Edo juga menyebut bahwa dukungan konkret untuk pensiun dini PLTU telah datang dari program Energy Transition Mechanism (ETM) yang merupakan upaya untuk mempercepat transisi energi dari energi fosil ke energi yang lebih bersih.
Draf rencana investasi yang dibuka untuk konsultasi publik oleh Sekretariat JETP dapat diakses melalui situs www.jetp-id.org. Masyarakat dapat memberikan masukan melalui formulir masukan yang terdapat pada situs tersebut.
Just Energy Transition Partnership (JETP) merupakan inisiatif pendanaan transisi energi senilai lebih dari US$20 miliar atau sekitar Rp300 triliun yang disepakati antara Indonesia dan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG).
Sekretariat JETP Indonesia dibentuk pada April 2023 dan salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) secara kolaboratif antara pemerintah Indonesia dan IPG.
Masukan publik yang diberikan sebelum tanggal 14 November akan menjadi landasan finalisasi dokumen CIPP. Rencananya, dokumen CIPP akan diluncurkan di Indonesia sebelum perhelatan Conference of Parties (COP) ke-28 yang akan berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab.
