Pada hari Minggu (5/11/2023), Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Aid mengumumkan bahwa mereka akan mengirimkan bantuan senilai Rp 31,9 Miliar, setara dengan US$ 2 juta, untuk membantu masyarakat Palestina yang saat ini tengah digempur oleh pasukan militer Israel.
Indonesia Aid adalah unit kerja di bawah Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. Aturan tersebut mengamanatkan menteri keuangan untuk membentuk sebuah unit kerja di bawah Kementerian Keuangan yang berbentuk badan layanan umum (BLU). Indonesia Aid bertugas mengelola dana kerja sama pembangunan internasional sekaligus menjalankan kegiatan pemberian bantuan yang mandiri dengan mengurangi beban APBN.
Direktur Utama Indonesia Aid, Tormarbulang Lumbantobing, mengatakan bahwa dana yang disiapkan akan digunakan untuk kebutuhan medis seperti obat-obatan dan alat-alat kesehatan bagi warga Palestina, terutama di Jalur Gaza. Pengiriman bantuan tersebut dijadwalkan akan dilakukan dalam pekan depan.
Tormarbulang Lumbantobing juga mengatakan bahwa dukungan dari masyarakat internasional, termasuk dari Indonesia, sangat dibutuhkan oleh Palestina mengingat ketegangan antara Israel dan Palestina yang semakin memanas. Menurut data yang dirilis oleh Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), lebih dari 9.000 orang tewas dan ribuan lainnya mengalami luka-luka di Gaza dan Tepi Barat.
Bantuan kemanusiaan tahap kedua ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam membantu Palestina, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden saat melepas bantuan tahap pertama kemarin (4/11/2023) di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta. Sebelumnya, Indonesia telah mengirimkan 51,5 ton bantuan tahap pertama yang berasal dari pemerintah, pelaku dunia usaha, lembaga swadaya, dan berbagai unsur masyarakat lainnya. Bantuan tersebut merupakan representasi dari seluruh elemen bangsa Indonesia.
Tormarbulang Lumbantobing juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah aktif berperan dalam kerja sama pembangunan internasional dan telah menaruh perhatian besar pada isu-isu kemanusiaan dan perdamaian. Ia juga menyatakan bahwa APBN merupakan instrumen penting dalam mewujudkan cita-cita nasional Indonesia, yaitu ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
