Calon presiden Prabowo Subianto mengkritik kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, akibat rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat ini jauh tertinggal dibanding negara lain. Dia mengatakan, rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia pada 2022 hanya sebesar 11,8%, sedangkan negara lain, seperti Kamboja telah mencapai 18,1%, Malaysia 15,1%, Thailand 18,5% dan Vietnam 18,2%. “Saya kira ini adalah masalah manajemen, ini adalah masalah will,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diselenggarakan oleh INDEF dan CNBC Indonesia, dikutip Jumat (10/11/2023). “Seandainya dengan manajemen yang baik di Ditjen Pajak atau Ditjen Bea Cukai, penerimaan kita, kita bisa perbaiki dengan IT, dengan komputerisasi, dan sebagainya,” ujarnya.
Perbaikan pada dua lembaga itu pun, menurutnya, harus dilaksanakan dengan cara memisahkannya dari Kementerian Keuangan, yakni dengan membentuk badan khusus bernama Badan Penerimaan Negara. Melalui pembentukan badan khusus tersebut dan perbaikan manajemen, dia yakin mampu meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 8%, sehingga total rasionya bisa menjadi 20% menyusul Kamboja, Thailand, dan Malaysia. “Kita bisa hitung 8% dari US$1.500 miliar peningkatannya cukup signifikan. sekalian ratusan miliar dolar. Dengan itu kita bisa investasi, kita akan tidak hanya swasembada pangan tapi saya yakin kita jadi lumbung pangan dunia,” papar Prabowo.
Prabowo pun mengklaim gagasannya itu telah didukung dengan tim pakar yang mensimulasikan keberadaan badan tersebut. Prabowo juga mengaku sudah melakukan kajian mendalam terkait dampak positif dari kehadiran badan itu. “Ini gagasan dan tim pakar yang membantu melakukan simulasi, kajian, studi banding dan kita berharap mana saatnya kita diberi mandat kita bisa segera kerja. Jadi mungkin ada hikmahnya pemilu ada di Februari, pelantikan Oktober, jadi masa pelantikan dan persiapan bisa matang,” tegas Prabowo.
