Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera mengumumkan penambahan nilai saham sebesar 10% dari porsi pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI). Diketahui bahwa nilai tambahan tersebut tidak akan besar.
“Penambahan saham Freeport sebesar 10% tidak akan dibayar sesuai valuasi, sehingga nilainya pasti akan lebih murah. Angkanya akan diumumkan dalam 2 minggu ke depan, jadi tunggu saja,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/11/2023).
Penambahan saham sebanyak 10% tersebut merupakan syarat untuk perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah tahun 2041 mendatang. Melalui Holding BUMN Tambang MIND ID, saham Indonesia di perusahaan milik Amerika Serikat itu akan menjadi 61%.
Selain itu, PTFI juga akan membangun fasilitas pemurnian dan pemrosesan mineral mentah (smelter) di Fak-Fak, Papua Barat.
“Pembangunan Smelter di Papua serta penambahan saham pemerintah 10% merupakan bagian dari perpanjangan IUPK PTFI,” kata VP Corporate Communication PTFI Katri Krisnawati kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat, Jokowi juga menemui CEO Freeport McMoran Ricard Adkerson. Dalam pertemuan itu, dibahas penambahan saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang.
“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah mencapai tahap akhir,” kata Jokowi kepada Ricard Adkerson, dalam keterangan, Selasa (14/11/2023).
Presiden Jokowi berharap agar hal tersebut dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini.
“Selesai di akhir bulan ini,” pungkasnya.
