Jakarta, CNBC Indonesia – Skema penyaluran pupuk subsidi berubah seiring hadirnya aplikasi iPubers. Aplikasi ini merupakan hasil integrasi antara platform Tebus Pupuk Bersubsidi (T-Pubers) milik Kementerian Pertanian (Kementan) dengan platform Rekan milik PT Pupuk Bersubsidi (Persero).
“Kementan dan BUMN sudah mencoba perubahan skema subsidi pupuk di sejumlah wilayah, perubahan ini kita akan membuat perbedaan harga akan hilang karena mekanisme akan berubah dan ditransfer ke penerima subsidi, harus ada integrasi penyatuan antara data penerima subsidi dan kelayakan perbankan,” kata Senior Project Manager Advokasi Publik PT Pupuk Indonesia Yana Nurahmad Haerudin dalam webinar, Rabu (6/12/23).
Aplikasi iPubers ini mengintegrasikan data penerima subsidi di alokasi elektronik dengan data stok pupuk di rekan yakni BUMN PT Pupuk Indonesia. Di hilir atau penyaluran, kios menggunakan aplikasi ini untuk menginput data penyaluran data subsidi secara digital.
“Mekanisme penebusan pupuk subsidi ini mudah, jadi cukup datang bawa KTP untuk dimintai NIK untuk mengakses data petani, kemudian kios akan menginput jumlah transaksi penebusan dan petani menandatangani bukti transaksi di iPubers. Saat transaksi, KTP petani dan pupuk yang ditebus difoto di kios melalui iPubers yang dilengkapi teknologi geo-tagging,” kata Yana.
Aplikasi ini memiliki teknologi yakni Geo-Tegging dan time stamp sehingga memberi tambahan info seperti lokasi geografis koordinat, GPS, lokasi transaksi. Manfaat lainnya yakni digitalisasi proses penebusan dan dokumen administrasi pupuk bersubsidi, kemudian mampu terintegrasi database e-Alokasi Kementan & data stok Pupuk Indonesia Holding Company sehingga mempermudah kontrol stok produk & barang secara real time.
“Pemerintah lagi sempurnakan data penerima, contoh Kementan sedang memvalidasi ulang data calon penerima subsidi dengan Dukcapil Kemendagri,” ujar Yana.
Sayangnya hingga kini baru sebagian kecil kios yang sudah mengintegrasikan aplikasi iPubers, Yana mengungkapkan bahwa salah satu kendalanya ada pada jaringan internet yang tidak merata di berbagai daerah.
“Total 26.400 kios tersebar di Indonesia, baru 3-4% atau 819 kios yang sudah dilakukan,” ujarnya.