Ketegangan Palestina-Israel Membekukan Pengiriman Uang Pajak Palestina
Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan Israel dan Hamas di Gaza telah berdampak serius pada Otoritas Palestina (PA). Hal ini disebabkan oleh keputusan Tel Aviv yang memutuskan untuk membekukan pengiriman uang pajak kepada otoritas Palestina.
Pada hari Minggu (21/1/2024), Israel menyetujui rencana untuk mengirimkan pajak yang seharusnya dialokasikan untuk Gaza ke Norwegia. Sejak November, pajak yang biasanya dikirim ke Gaza telah dibekukan oleh pemerintah Israel.
” Dana yang dibekukan tidak akan ditransfer ke Otoritas Palestina, namun akan tetap berada di tangan negara ketiga,” kata kantor Perdana Menteri Israel dikutip dari Al Jazeera.
Mengapa Israel berkuasa atas pajak Palestina?
Berdasarkan kesepakatan yang dicapai pada tahun 1994 dalam Protokol Paris, Israel memungut pajak atas nama Palestina dan melakukan transfer bulanan ke Otoritas Palestina sambil menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Kesepakatan ini seharusnya berakhir dalam waktu lima tahun.
Namun, 30 tahun kemudian, Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menyebutnya sebagai “pengaruh Israel yang tidak proporsional terhadap pengumpulan pendapatan fiskal Palestina.”
Pendapatan pajak bulanan yang sebelumnya dialokasikan untuk staf Otoritas Palestina di Gaza akan ditransfer ke rekening perwalian yang berbasis di Norwegia. Namun, uang tersebut tidak dapat dikeluarkan tanpa izin Israel.
Cerita Israel ‘peras’ pajak Palestina
Israel sering menggunakan kendalinya atas pendapatan pajak Otoritas Palestina sebagai sarana untuk memeras dan menghukum pihak berwenang. Pada bulan Januari 2023, pemerintah Israel memutuskan untuk menahan pendapatan pajak sebesar US$ 39 juta dari PA menyusul keputusan otoritas tersebut untuk meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan legalitas pendudukan Israel selama puluhan tahun.
Implikasinya
Otoritas Palestina berutang miliaran utang internal kepada bank lokal, rumah sakit, perusahaan medis, dan sektor swasta untuk tetap beroperasi. Krisis keuangan yang dialami PA, yang diperburuk oleh penolakan berkala Israel untuk membayar total bagi hasil pajaknya sebelum tanggal 7 Oktober, mendorong PA untuk mengurangi seluruh gaji sebesar 25%.
Sejak bulan November, ketika Israel memutuskan untuk membekukan dana yang dialokasikan untuk Gaza, PA menolak menerima uang sama sekali sebagai bentuk protes. Dengan latar belakang pemboman berkelanjutan Israel di Jalur Gaza, PA belum mampu membayar gaji karyawan selama satu setengah bulan. Meskipun beberapa laporan muncul bahwa PA mungkin akan mengalah dan setuju untuk menerima pembayaran sebagian dari Israel, Tepi Barat yang diduduki tetap bergantung pada perintah Tel Aviv. Israel juga menangguhkan izin kerja sekitar 130.000 pekerja harian di Tepi Barat yang diduduki setelah perang dimulai.
Demikianlah berita mengenai ketegangan antara Palestina dan Israel yang berdampak pada pengiriman uang pajak Palestina. Semoga kedamaian dapat segera terwujud di wilayah tersebut.
