Konflik antara Pemerintah Indonesia dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan salah satu isu yang memerlukan penanganan khusus. Pendekatan intelijen memainkan peran yang penting dalam penanganan tersebut.
Gerakan separatis OPM telah menjadi masalah bagi pemerintah selama beberapa dekade. Konflik ini tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya.
Intelijen juga memiliki peran kunci dalam memahami dan menangani konflik, termasuk konflik di Papua. Berbeda dengan pendekatan militer, pendekatan intelijen yang efektif harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial dan budaya setempat.
Misalnya, dialog dengan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal dapat membantu memahami akar permasalahan dan aspirasi masyarakat. Ini dapat menjadi langkah awal dalam menyelesaikan konflik dengan cara damai dan inklusif.
Pendekatan seperti ini terbukti berhasil di Papua pada tahun 2017, ketika 77 anggota OPM memilih untuk kembali ke NKRI melalui dialog dan komunikasi efektif. Operasi ini dipimpin oleh I Nyoman Cantiasa, yang saat ini menjabat Wakil Kepala BIN.
Broto Wardoyo, seorang dosen kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia, menekankan bahwa penggalangan merupakan elemen penting dalam kerja intelijen. Keberhasilan dalam menggalang anggota OPM menunjukkan kapasitas yang baik dalam kerja intelijen.
Keberhasilan ini perlu dipertimbangkan dalam penanganan konflik di wilayah lain, karena strategi intelijen yang tepat dapat meredakan konflik tanpa perlu mengandalkan kekuatan militer. Pendekatan yang damai dan inklusif seringkali lebih efektif dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas jangka panjang.
