Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang berupaya meyakinkan investor dan birokrat mengenai proyek-proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp466 triliun di Kalimantan. Hal ini dilakukan oleh Jokowi setelah Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri.
Kondisi ini menjadi perhatian analis yang dimuat dalam tulisan oleh Reuters yang berjudul “Indonesian president in damage control over new capital”, pada Jumat (7/6/2024). Para analis menilai bahwa pengumuman Jokowi untuk mulai bekerja dari sebuah kantor di Nusantara bulan depan tidak akan meredakan kekhawatiran terhadap proyek warisan tersebut. IKN sendiri berjarak lebih dari 1.200 km dari Jakarta, ibu kota saat ini.
Yanuar Nugroho, mantan wakil kepala staf presiden, mengatakan bahwa kepercayaan investor telah menurun dan mereka ragu karena status tanah yang tidak jelas dan kurangnya transparansi dalam tata kelola ibu kota baru. Pengunduran diri pejabat terkait memperburuk situasi ini, dan pemerintah terlihat mencoba menutupinya dengan upaya pengendalian kerusakan.
Di sisi lain, Jokowi akan segera mengakhiri jabatannya setelah dua periode dan proyek warisan tersebut masih menghadapi berbagai masalah, termasuk masalah tanah, pasokan air, ancaman penyakit tropis, dan keengganan pegawai negeri untuk pindah ke Nusantara.
Kendala yang lebih besar mungkin timbul dengan presiden terpilih Prabowo Subianto, yang belum secara terbuka membahas pemindahan ke Nusantara dengan timnya. Prabowo telah berjanji untuk terus mengembangkan proyek tersebut, namun tidak jelas seberapa cepat hal itu akan dilakukan.
Meskipun anggota koalisi Prabowo telah membahas keraguan tentang kapasitas anggaran negara untuk mendanai ibu kota baru, Prabowo secara terbuka menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proyek tersebut. Namun, masih terdapat kekhawatiran bahwa Nusantara akan menjadi hal yang tidak penting jika sumber daya terbatas.
Secara keseluruhan, proyek Ibu Kota Nusantara masih menghadapi berbagai kendala dan dapat menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo yang akan datang.
