Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, bertekad untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada Senin (24/6).
“Sudah kami sampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo dan beliau memberikan jaminan. APBN 2024 tetap menjaga defisit di bawah 3% dan ini komitmen yang sama yang telah kami sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen untuk defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui defisit APBN berada di rentang 2,29-2,82 persen dari PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih dalam rentang tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, penjagaan defisit APBN yang terus dilakukan juga menepis kabar bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen terhadap PDB.
“Posisi RUU APBN 2025 sedang dalam proses ini, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi yang terus dilakukan oleh tim Presiden terpilih menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang disusun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru Presiden terpilih yaitu Prabowo,” jelas Menkeu.
Thomas Djiwandono, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen dari PDB.
“Itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen terhadap target-target yang telah direncanakan oleh pemerintah saat ini dan akan disetujui oleh DPR nantinya,” pungkasnya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencapai target-target yang telah direncanakan pemerintah dan telah disetujui oleh DPR RI dalam Rancangan APBN 2025.
“Intinya, kami berkomitmen terhadap target-target yang akan direncanakan pemerintah saat ini dan telah disetujui oleh DPR nantinya,” ujar Thomas.
