Arab Saudi resmi mengumumkan peluncuran inisiatif baru untuk mendirikan negara Palestina. Hal ini disampaikan oleh diplomat utama negara tersebut, Pangeran Faisal bin Farhan, dalam pertemuan Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Norwegia.
Tindakan ini diambil di tengah upaya internasional yang terus-menerus gagal dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel di wilayah Arab. Saat ini, wilayah tersebut berada di ambang perang total karena adanya perang di Gaza antara Israel dan Hamas, yang juga melibatkan Hizbullah di Lebanon.
Dikutip dari Arab News pada Jumat (28/9/2024), Pangeran Faisal menyatakan bahwa pertemuan pertama akan dilakukan di Riyadh. Kepala urusan luar negeri Uni Eropa (UE), Josep Borrell, mengungkapkan bahwa pertemuan tindak lanjut pertama juga akan dilakukan di Riyadh dan Brussels.
“Inisiatif ini merupakan kolaborasi antara negara-negara Arab dan Eropa,” tambahnya.
Pangeran Faisal juga menekankan pentingnya untuk bersatu dalam membuat keputusan yang akan mengarah pada hasil konkret menuju gencatan senjata segera di Gaza. Selain itu, penerapan solusi dua negara dengan pembentukan negara Palestina merdeka juga menjadi fokus utama.
Israel telah melancarkan serangan ke Gaza dan meruntuhkannya menjadi puing-puing sejak 7 Oktober. Konflik ini semakin meluas ketika Hamas menangkap ratusan orang sebagai sandera sebagai balasan atas pendudukan Israel, yang kemudian menimbulkan serangan balasan dari pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Hingga saat ini, pertempuran masih terus berlangsung dan telah menewaskan lebih dari 41.000 warga. Upaya gencatan senjata belum berhasil tercapai, bahkan melahirkan perang baru antara Israel dan kelompok Hamas, serta Hizbullah di Lebanon.
“Perang yang sedang berlangsung telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang menghancurkan, karena kekejaman yang dilakukan oleh Israel di Tepi Barat, Masjid Al-Aqsa, dan tempat-tempat suci Muslim dan Kristen lainnya,” ujar Pangeran Faisal.
Arab Saudi telah menyatakan beberapa kali bahwa mereka tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa terlebih dahulu terbentuknya negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Namun, Israel tidak menunjukkan minat untuk mengikuti hal tersebut.
Mayoritas anggota parlemen Israel, Knesset, menolak solusi dua negara. Sementara pemerintahan Netanyahu secara konsisten menolak untuk berkomitmen pada solusi tersebut.
Sebelumnya, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) menegaskan bahwa Riyadh tidak akan mengakui Israel tanpa adanya negara Palestina. Belakangan, ia juga mengutuk keras “kejahatan pendudukan Israel” terhadap rakyat Palestina.
“Kerajaan tidak akan berhenti berjuang untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” lanjutnya.
“Kami tegaskan bahwa Kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa itu,” tambahnya dalam pidatonya di hadapan Dewan Syura Penasihat.
