Pentingnya Pemisahan Fungsi Intelijen Dalam dan Luar Negeri
Jakarta: Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra menegaskan betapa pentingnya pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri. Menurutnya, keputusan ini perlu diambil karena kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini.
“Pemisahan fungsi intelijen luar negeri dan dalam negeri sangat penting, begitu juga dengan wewenang penegakan hukum bagi intelijen dalam negeri,” katanya dalam diskusi terbatas mengenai restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024.
Ia juga mencatat potensi penyalahgunaan kekuasaan yang bisa terjadi di berbagai sektor, termasuk di BIN, di mana tidak ada otoritas yang jelas untuk melakukan investigasi terhadap operasi BIN. Rizal juga menambahkan bahwa struktur kelembagaan BIN masih terpaku pada unsur militer, yang terlalu dekat dengan konflik kepentingan politik.
“Recruitment sebaiknya dilakukan secara silent recruitment, tidak hanya didominasi oleh lulusan STIN,” katanya.
Dalam diskusi ini, pengawasan juga menjadi isu penting. Rizal menekankan bahwa tantangan pengawasan terhadap lembaga intelijen, khususnya BIN, sangat kompleks.
“Ada tiga bentuk pengawasan yang perlu dilakukan terhadap intelijen, yaitu pengawasan anggaran, operasi, dan regulasi. Namun, di banyak negara, pengawasan terhadap lembaga intelijen selalu mengalami kesulitan,” ujar Rizal.
Transparansi dalam pengawasan juga sangat penting untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.
Sementara itu, peneliti BRIN Muhammad Haripin menyatakan pentingnya menguatkan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional sesuai dengan UU Intelijen. Namun, ia juga menyebut kurang optimalnya fungsi BIN sebagai koordinator dalam praktiknya.
“Penguatan dan penegasan peran BIN sebagai koordinator intelijen sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini,” katanya.
Terkait pengembangan SDM, Haripin menilai bahwa proses recruitment dan pendidikan intelijen di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, termasuk dengan adanya sekolah khusus, kurikulum, dan pengajar dari kalangan sipil dan peneliti.
Namun, ia juga menyoroti perlunya merumuskan pola pendidikan ideal untuk para intelijen guna menghindari politisasi di dalam BIN.
Haripin menyebut bahwa tantangan utama dalam pengawasan terhadap BIN saat ini adalah kekosongan aturan yang mengatur kewajiban pengawasan, adanya konflik kepentingan, dan kompleksitas ancaman yang dihadapi.
“Pengawasan yang baik harus mampu meminimalisir konflik kepentingan dan memperkuat akuntabilitas anggaran BIN,” katanya.
Sementara itu, Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence Aisha Kusumasomantri menekankan pentingnya memperkuat intelijen luar negeri, terutama dalam menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks, seperti destabilisasi politik yang dapat mempengaruhi keamanan nasional.
“Intelijen luar negeri harus diperkuat lebih lanjut karena ancaman dari luar semakin nyata,” tegas Aisha.
Sementara itu, Co-Founder ISDS Erik Purnama menambahkan bahwa struktur BIN saat ini banyak diisi oleh personel militer yang karier mereka mulai stagnan. Ia juga menyoroti adanya politisasi dalam proses rekrutmen di STIN yang berdampak pada kualitas SDM di BIN.
“Diperlukan penguatan dalam hal SDM, kelembagaan, dan sistem koordinasi untuk menghadapi tantangan yang ada,” ucapnya.
Dalam aspek struktur kelembagaan, Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence Aira Kusumasomantri mengkritisi pergeseran BIN yang awalnya lebih didominasi oleh kalangan sipil, namun kini lebih didominasi oleh TNI dan Polri.
“Dari sembilan deputi di BIN, hanya satu yang berorientasi ke luar, sementara sisanya cenderung berorientasi ke dalam. Padahal, ancaman lebih banyak datang dari luar,” katanya.
Selain itu, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie Aditya Batara Gunawan menilai pentingnya mengubah orientasi agar lebih fokus pada ancaman eksternal dan memperkuat peran sipil dalam intelijen.
Harapannya, diskusi ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pemikiran terkait restrukturisasi dan penguatan lembaga intelijen di Indonesia. Diskusi ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam mengembangkan kajian intelijen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.
Sumber: https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/GKdl31EK-pemisahan-fungsi-intelijen-dalam-dan-luar-negeri-dinilai-penting
