Pemerintah Indonesia sedang menjalankan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, dalam bidang pertanian untuk mencapai swasembada. Namun, upaya ini mendapat kritik karena dianggap merusak lingkungan setempat.
Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan dimulai pada 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024. Surat tersebut memberi persetujuan untuk menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan. Persetujuan diberikan atas nama Kementerian Pertahanan RI dengan luas mencapai 13.540 hektar di kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke, yang bertujuan mencetak 1 juta hektar sawah. Namun, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat bahwa lokasi proyek tersebut berada di kawasan hutan adat dan terdapat lokasi dengan nilai konservasi tinggi. Pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend, dan Gebze Dinaulik juga menyatakan bahwa tanah mereka telah digusur.
PUSAKA menilai bahwa proyek PSN Merauke dalam mencetak sawah baru satu juta hektar dan pembangunan sarana ketahanan pangan belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan. Masyarakat terdampak dan organisasi lingkungan hidup tidak dilibatkan dalam proses pembahasan awal proyek tersebut.
Sementara itu, LBH Papua juga mengkritik proyek tersebut dan meminta pemerintah menghentikan penghancuran Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi di Merauke. LBH Papua mencatat bahwa wilayah operasi 10 perusahaan pengemban PSN di Merauke termasuk dalam wilayah tersebut, sehingga dapat mengancam eksistensi lingkungan yang dilindungi.
Meskipun mendapat kritik, pemerintah tetap melanjutkan Proyek Strategis Nasional di Merauke untuk mencapai tujuan swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Walau demikian, langkah ini tetap menuai kontroversi dan perlawanan dari berbagai pihak yang mengkhawatirkan dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.
