Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah, mengikuti timeline yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menteri AHY menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep ‘ibu kota politik’ dengan menyelesaikan konstruksi fasilitas pemerintah, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, MPR RI) dan lembaga yudikatif, sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan tata kelola yang mencerminkan demokrasi.
Selama pertemuan, Presiden Prabowo dan stafnya juga membahas sumber pendanaan proyek pembangunan IKN yang melibatkan APBN dan sumber non-APBN serta kerja sama dengan sektor swasta. Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi secara positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek tersebut.
Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa dalam tahap awal (2022-2024), pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari anggaran negara untuk membangun infrastruktur penting di IKN. Investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun juga telah terkumpul hingga September 2024.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat seperti Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri PUPR Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono. Saat ini, pembangunan IKN terus berlanjut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat proses pembangunan ibukota baru Indonesia.