Arab Saudi memimpin negara-negara Arab dalam merumuskan rencana untuk menentukan masa depan Gaza setelah perang, yang bertentangan dengan gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Negara-negara Arab, termasuk Mesir dan Yordania, dianggap terkejut dengan rencana Trump yang dianggap ingin “membersihkan” Gaza dari warga Palestina dan memindahkan mereka ke negara lain. Sebagai tanggapan, Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya berupaya mengusulkan rencana alternatif, termasuk rencana rekonstruksi yang dipimpin oleh negara-negara Teluk dan usaha untuk menghilangkan keberadaan Hamas dari pemerintahan Gaza.
Sebuah proposal penting berasal dari Mesir, yang mencakup pembentukan komite nasional Palestina untuk mengelola Gaza tanpa kehadiran Hamas, partisipasi internasional dalam rekonstruksi Gaza tanpa mengusir warga Palestina, dan solusi dua negara. Proposal ini akan dibahas dalam pertemuan di Riyadh bulan ini, melibatkan Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Palestina. Peran Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, dianggap sangat penting dalam upaya ini.
Sementara itu, rencana rekonstruksi Gaza juga tengah dipertimbangkan, termasuk pembangunan zona penyangga dan pemukiman sementara. Proyek ini melibatkan partisipasi perusahaan dari Mesir dan luar negeri, dengan pendanaan dari negara-negara Teluk dan internasional. Namun, tantangan terbesar adalah menentukan struktur pemerintahan dan keamanan di Gaza, terutama mengingat penolakan Israel terhadap peran Hamas maupun Otoritas Palestina.
Ketidaksepakatan Arab Saudi terhadap rencana Trump telah meningkatkan ketegangan antara negara Arab dan AS. Meskipun AS berharap Arab Saudi akan mendukung rencana tersebut, Pangeran MbS dikabarkan tidak puas dengan rencana Trump. Sejumlah pengamat menduga bahwa Trump memanfaatkan taktik negosiasi ekstrem, yang dapat merumitkan pembicaraan normalisasi antara Arab Saudi dan Israel. Mantan kepala intelijen Saudi bahkan menyatakan bahwa kemungkinan pembicaraan normalisasi dengan Israel sangat kecil.
