Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengenai diskualifikasi Calon Bupati Pesawaran nomor urut 1, Aries Sandi Darma Putra, telah menjadi perbincangan hangat. MK memutuskan bahwa Aries tidak memenuhi syarat terkait ijazah SLTA atau sederajat dalam pencalonannya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran 2024. Hal ini berdasarkan putusan MK yang menyatakan bahwa Aries tidak menyelesaikan pendidikan kelas 3 SMA di SMA Arjuna atau sekolah setingkat lainnya. MK kemudian memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa keikutsertaan Aries. Keputusan ini terdokumentasikan dalam Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang disampaikan oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang pleno di Gedung 1 MK pada Senin, 24 Februari 2025.
Sebagai putra dari Abdurachman Sarbini, atau yang dikenal sebagai Mance, mantan Bupati Tulang Bawang dua periode, Aries Sandi Darma Putra memiliki profil politik yang menarik. Dilahirkan di Bandar Lampung pada 7 April 1976, Aries mengikuti jejak ayahnya dengan menjabat sebagai Bupati Pesawaran pada periode 2010-2015. Pada Pilkada 2024, Aries kembali mencalonkan diri didukung oleh Partai Golkar, Demokrat, dan PPP. Meskipun memiliki riwayat pendidikan yang terbilang baik, Aries dihadapkan pada diskualifikasi oleh MK karena masalah terkait ijazah SLTA.
Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan digelar oleh KPU Pesawaran menjadi sorotan utama setelah putusan MK ini. Situasi ini berpotensi mengubah dinamika politik di daerah tersebut, terutama karena Aries sebelumnya dianggap sebagai kandidat kuat dalam kontestasi Pilkada 2024. Sementara itu, terdapat berbagai tanggapan dari berbagai pihak terkait putusan MK, mulai dari tim sukses Aries yang kecewa hingga pesaing politiknya yang melihat ini sebagai peluang mendapatkan dukungan lebih luas dalam PSU mendatang. Selain itu, berbagai elemen masyarakat juga mulai memberikan pandangannya terhadap keputusan ini, menyoroti pengaruhnya terhadap proses politik dan demokrasi di daerah tersebut.
