Pemerintah melalui Istana memberikan respons terkait kasus korupsi ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ditemukan adanya indikasi manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), menegaskan bahwa pemerintah secara penuh mendukung upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung. Tindakan pemberantasan korupsi ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang bertekad untuk melawan segala bentuk korupsi, baik di lembaga negara maupun BUMN.
Pemerintah memberikan dukungan kepada Pertamina, baik di level holding maupun anak perusahaannya, untuk segera merapikan tata kelola setelah munculnya kasus ini. Dengan perbaikan yang dilakukan, diharapkan Pertamina dapat menjadi perusahaan yang lebih kuat dan profesional. Hasan menegaskan bahwa Pertamina merupakan tiang ekonomi nasional. Oleh sebab itu, tindakan pembersihan harus dilakukan untuk memastikan tata kelola perusahaan tetap terjaga dengan baik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa kasus oplosan BBM menjadi sorotan utama pemerintah. Beliau menegaskan komitmen untuk menata sektor minyak di Indonesia serta memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas. Prabowo menegaskan, “Semuanya akan kita urus, kita bersihkan, kita tegakkan, dan kita akan membela kepentingan rakyat.”
