Pemerintah Indonesia melalui Kantor Presiden telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, terungkap dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Kepala Biro Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung. Menurutnya, tindakan tegas terhadap korupsi ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dalam berbagai bentuk, baik di lembaga negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pemerintah mendukung sepenuhnya tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung karena merupakan bagian dari agenda lebih luas Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi. Selain tindakan hukum, pemerintah juga mendorong Pertamina untuk meningkatkan tata kelola perusahaannya baik di tingkat induk maupun anak perusahaan.
Pertamina sebagai salah satu pilar ekonomi utama Indonesia harus membersihkan operasinya secara menyeluruh untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan perhatian serius pemerintah terhadap kasus penipuan bahan bakar dan komitmennya untuk melakukan reformasi sektor migas negara sambil memprioritaskan kepentingan publik. Aset nasional seperti Pertamina harus bersih, kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan.
