Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia (PERMAKIN) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntut agar kasus korupsi dana Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX 2021 diambil alih. Mereka menyatakan bahwa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua dianggap tidak profesional dalam menangani kasus tersebut yang diduga merugikan hingga Rp 2,58 triliun. Dalam orasinya di depan Gedung Kejagung, Jakarta, Rio menyatakan kecurigaan bahwa Kejati Papua tidak mengusut tuntas kasus tersebut karena Ketua Harian Panitia Besar (PB) PON, Yunus Wonda, yang terlibat dalam dakwaan jaksa belum ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) disebutkan bahwa Yunus Wonda menerima dana yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Rio juga menyampaikan bahwa walaupun empat tersangka lainnya sedang menjalani proses persidangan, Yunus Wonda belum ditetapkan sebagai tersangka. Para mahasiswa meminta agar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua segera diperiksa dan mengambil alih kasus tersebut, serta menetapkan Yunus Wonda sebagai tersangka. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka mengancam akan melakukan aksi demo dengan jumlah massa yang lebih besar. Mereka meminta agar Kejaksaan Agung turun tangan untuk memeriksa kecurigaan kekurangprofesionalan Kejaksaan Tinggi Papua dalam menangani kasus tersebut dan mencari solusi agar kasus tersebut segera diambil alih oleh Kejaksaan Agung.
