Pada tanggal 24 Februari 2025, pemerintah Indonesia mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai upaya untuk mengakhiri paradoks yang terjadi di Indonesia. Indonesia, sebagai kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai kekayaan alam, seharusnya mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Indonesia akan fokus pada pengelolaan industri strategis sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, menjelaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara akan mendanai industri strategis yang mencakup hilirisasi nikel dan kobalt, kecerdasan buatan, serta pengembangan kilang minyak. Hal ini diharapkan dapat membantu Indonesia melompat ke negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dengan jumlah aset yang dikelola sebesar Rp 14.000 triliun, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara diharapkan menjadi instrumen yang mendorong pembangunan menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Peluncuran Danantara juga dipandang sebagai hadiah untuk ulang tahun Indonesia yang ke-80. Diharapkan lembaga ini dapat membantu mengelola sumber daya alam Indonesia dengan lebih baik, sehingga nilai tambahnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Hilirisasi dianggap sebagai langkah percepatan pembangunan yang akan membawa Indonesia menuju negara maju dengan kesejahteraan yang merata.
Dengan langkah-langkah yang diambil, pemerintah Indonesia berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat membantu mengatasi ketimpangan yang masih terjadi di Indonesia. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat mengakhiri paradoks yang selama ini menghambat potensi Indonesia sebagai negara kaya dengan sumber daya alam yang melimpah.
