Kondisi geopolitik di Afrika semakin memanas dengan adanya upaya dari Parlemen Aljazair untuk mengkriminalisasi kolonialisme Prancis. Hal ini menyebabkan hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut terputus. Komisi yang dibentuk oleh Presiden Majelis Nasional Rakyat Aljazair bertujuan menyusun undang-undang yang akan meresmikan kejahatan kolonial Prancis yang terjadi di masa lalu, seperti kasus penyiksaan dan kematian Ali Boumendjel. Lebih lanjut, undang-undang ini juga akan mengakui kebrutalan lainnya selama masa penjajahan Prancis di Aljazair, seperti pembunuhan massal dan penggunaan senjata biologis serta uji coba nuklir.
Krisis diplomatik antara Aljazair dan Prancis semakin meruncing akibat perselisihan yang terus berlangsung. Konflik terbaru dipicu oleh pengakuan Prancis terhadap kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, yang membuat Aljazair merasa tersinggung. Meskipun terus terjadi ketegangan diplomatik, hubungan dagang antara kedua negara masih berlanjut, walaupun terjadi penurunan. Presiden Aljazair menunjukkan kesediaan berdialog dengan Presiden Prancis untuk menyelesaikan krisis, namun potensi pemulihan hubungan menjadi rumit karena pengaruh tokoh-tokoh konservatif di pemerintahan Prancis yang mendorong sikap garis keras.