Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, memastikan bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku tidak boleh diskriminatif atau hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Dalam suatu forum ekonomi di Jakarta, Prabowo mengungkapkan keberatannya terhadap penunjukan perusahaan tertentu sebagai pemegang kuota impor. Dia telah menginstruksikan pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang dianggap menghambat neraca perdagangan negara. Langkah ini dilakukan dalam merespons kekhawatiran yang disampaikan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait kebijakan tarif impor AS yang merugikan selama pemerintahan Donald Trump.
Menurut Ketua Apindo, Shinta Kamdani, pembicaraan dengan mitra dagang AS telah dilakukan untuk memahami situasi terkini terkait tarif timbal balik. Upaya Apindo dalam mencari keseimbangan perdagangan mencakup komoditas seperti kapas dan jagung. Mereka berharap impor langsung menuju ke industri tanpa melalui pihak ketiga untuk memotong akar masalah terkait kuota impor.
Prabowo Subianto menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam penetapan kuota impor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi semua pihak terkait. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merespons dinamika perdagangan global dan menjaga keberlangsungan industri dalam negeri.
