Di Indonesia, sistem pemerintahan mengadopsi konsep trias politica yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini dirancang untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga dan memastikan adanya keseimbangan antar lembaga negara. Setiap cabang kekuasaan memiliki fungsi dan kewenangan yang unik namun terkait dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang dan administrasi pemerintahan. Di sisi lain, lembaga legislatif terdiri dari DPR, MPR, dan DPD, yang memiliki peran sebagai pembentuk undang-undang dan pengawas pelaksanaan undang-undang oleh lembaga eksekutif. Sementara lembaga yudikatif, yang meliputi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bertugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD 1945 secara independen.
Ketiga lembaga negara ini dikenal sebagai pilar demokrasi yang harus berjalan seimbang agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden memiliki peran sentral dalam lembaga eksekutif namun tetap bersubordinasi kepada lembaga legislatif dan yudikatif. Setiap cabang kekuasaan memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang merupakan fondasi bagi roda pemerintahan yang demokratis.
Pengaturan kekuasaan negara yang berdasarkan prinsip trias politica ini menjadi landasan penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pemerintahan Indonesia. Dengan bertindak sesuai dengan kewenangannya masing-masing, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan negara dan rakyat.
