Anggota DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, menyampaikan pentingnya penanganan tawuran di Jakarta tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan menangani akar masalah seperti pengangguran, minimnya ruang ekspresi, dan kurangnya literasi digital. Data BPS menunjukkan 15,5% pemuda Jakarta berstatus NEET, yang bisa memicu frustrasi. Kevin menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk mengubah RPTRA yang terbengkalai menjadi “Youth Creative Hub” agar pemuda bisa belajar vokasi, pemasaran digital, atau mengembangkan UMKM.
Temuan BSSN tentang konten provokatif tawuran di media sosial asal Jakarta, termasuk yang diunggah oleh anak di bawah umur, menunjukkan urgensi literasi digital. Kevin mendorong kolaborasi dengan platform media sosial untuk cepat menghapus konten berbahaya. Program seperti Siber Patriot yang berhasil menurunkan perundungan siber di sekolah harus diperluas, terutama di Jakarta Timur. Kevin menyarankan Pemprov DKI untuk mengadopsi model seperti Program Sabilulungan di Bandung yang berhasil menekan tawuran.
Anggaran Rp2,3 triliun di APBD 2024 untuk pemberdayaan pemuda perlu dioptimalkan dengan menguatkan sinergi dengan kelurahan rawan tawuran melalui patroli preventif dan pendataan kelompok rentan. Melibatkan karang taruna, tokoh agama, dan orang tua juga dianggap penting dalam penanganan tawuran. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Jakarta bisa mengatasi masalah tawuran secara menyeluruh.
