Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah menunjukkan perhatian yang besar terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran kembali berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan tahun tersebut, yang menjadi hal yang perlu diperhatikan secara serius. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengungkapkan bahwa terdapat 12 rekomendasi yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP tersebut. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek penting untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
Salah satu poin utama dari rekomendasi tersebut adalah mengenai rasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal. Pemerintah Kabupaten Pangandaran diminta untuk merasionalisasi anggaran pada tahun 2025 dan mengembangkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi risiko fiskal. Selain itu, penyajian roadmap terkait penyehatan fiskal daerah juga menjadi fokus utama dari rekomendasi tersebut. Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan keuangan, sehingga opini BPK dapat diperbaiki di masa yang akan datang. Hal ini merupakan bagian dari komitmen DPRD dalam mendukung perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
