Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional, terutama kesejahteraan pekerja, di tengah tekanan ekonomi global yang meningkat dan sikap keras dari kekuatan besar. Pada peringatan ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center pada Rabu malam (23 Juli), Prabowo mengakui bahwa negosiasi ekonomi—terutama dengan Amerika Serikat—tidaklah mudah, namun dia tetap bersikeras bahwa bertahan teguh adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala negara.
“Dunia tidak dalam kondisi yang baik saat ini—kita tahu itu,” kata Prabowo. “Ada perang di sana, perang di sini. Namun Indonesia berusaha sekuat tenaga menjaga keseimbangan. Kita tidak berpihak. Kita menghormati semua, kita ingin hubungan baik.”
Dia menyoroti bahwa landscape ekonomi saat ini ditandai oleh negosiasi sulit dengan AS, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi banyak negara.
“Ketika bicara soal ekonomi, bukan hanya kita—setiap negara menghadapi tekanan keras dari Amerika Serikat. Itu fakta. Tapi kita harus menghadapinya,” ujarnya.
Prabowo menekankan bahwa pendekatannya dipandu oleh kewajiban untuk melindungi pekerja Indonesia, terutama dari ancaman pemutusan massal.
“Pendekatan saya—tanggung jawab saya—adalah melindungi kepentingan rakyat Indonesia. Saya punya kewajiban untuk melindungi warga negara kita,” katanya. “Di bidang ekonomi, saya harus memastikan tidak ada alasan bagi perusahaan untuk merumahkan pekerja kita.”
Presiden juga menanggapi kenyataan bahwa keputusan pemerintah sering kali menimbulkan kritik—kadang-kadang bersifat konstruktif, kadang tidak.
“Tentu, saya berdeliberasi, saya bernegosiasi,” kata beliau. “Akan selalu ada kritik. Dan itu wajar—kita butuh kritik, kita butuh pengawasan. Namun ketika berubah menjadi sikap sinis yang tanpa henti, itu lain hal. Seolah-olah tidak ada yang pernah kita lakukan benar. Bahkan ketika kita mencoba berbuat yang baik, itu tidak pernah dianggap cukup baik.”
Meskipun dihadapkan pada tantangan, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan administrasinya tetap fokus pada ketahanan nasional, perlindungan pekerja, dan keterlibatan global yang adil—tanpa mengorbankan kedaulatan Indonesia atau mata pencaharian rakyatnya.
