Dana Moneter Internasional (IMF) telah meminta maaf kepada pemerintah Indonesia setelah sebelumnya mengkritik kebijakan hilirisasi, salah satu proyek yang menjadi kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan kabar permintaan maaf tersebut. Bahlil menyebut bahwa terjadi kekeliruan dalam interpretasi di media.
Beberapa waktu lalu, IMF mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan bertahap larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. IMF menginginkan agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dalam hal analisis biaya dan manfaat karena dianggap merugikan Indonesia.
Bahlil merasa pesan yang disampaikan oleh IMF sangat jelas. IMF meminta agar program hilirisasi tidak diperluas dan menganggapnya sebagai intervensi terhadap Indonesia. Menurut Bahlil, hal ini dapat mempengaruhi pemilihan presiden di masa depan, karena pihak yang tidak suka dengan kebijakan pemerintah akan mencoba masuk ke partai politik atau calon presiden.
Bahlil menambahkan bahwa ada pihak yang tidak suka dengan hilirisasi karena mereka ingin membiarkan Indonesia diserbu barang impor. Hal ini dapat menyebabkan Indonesia tidak mandiri dalam bidang energi, pangan, dan hal fundamental lainnya. Selain itu, ada juga pihak asing yang ingin mendapatkan bahan baku dari Indonesia dengan harga murah tanpa harus berinvestasi atau membangun industri di dalam negeri.
Bahlil berkeyakinan bahwa program hilirisasi tidak boleh dihentikan, karena jika dihentikan maka Indonesia akan kembali menjadi negara yang hanya mengandalkan ekspor bahan mentah seperti pada zaman penjajahan.
