Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) yang merupakan rancangan awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sedang dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
APBN ini menjadi perhatian publik, karena akan digunakan oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Gibran Rakabuming Raka.
Dalam rapat paripurna awal pekan ini, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan atas rancangan awal APBN yang akan dilaksanakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. PDIP salah satunya meminta defisit dalam APBN 2025 dipatok 0%.
“Kebijakan defisit pada APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%,” kata juru bicara fraksi PDIP Edy Wuryanto dalam rapat.
Edy mengatakan fraksinya menilai pada APBN transisi, tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program-program yang belum masuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).
“Atas permintaan tersebut, artinya pemerintahan Prabowo tidak boleh menambah utang baru. Seberapa besar utang Indonesia sekarang?”.
Dalam Buku APBN Kita, dikutip CNBC Indonesia, Kamis (30/5/2024), utang pemerintah per akhir April 2024 mencapai Rp8.338,4 triliun. Realisasi ini 38,64% dari produk domestik bruto (PDB) atau di bawah batas aman dari ketentuan.
Utang mayoritas berasal dari Surat Berharga Negara (SBN), meliputi domestik sebesar 70,75% dan valas 17,20%. Sisanya adalah pinjaman 12,06%.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Dianggap Salah, Tim Prabowo Mau Utang Jadi KPI Menteri Keuangan
(rsa/mij)
