Peperangan antara kelompok pejuang Palestina, Hamas, dengan Israel terus berlanjut di Gaza. Israel menolak gencatan senjata yang ditawarkan untuk menghentikan pertempuran. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa gencatan senjata berarti menyerah kepada Hamas dan Israel tidak akan menyerah kepada terorisme. AS juga mengungkapkan keberatan terhadap gencatan senjata dan menyarankan adanya jeda untuk memasukkan bantuan ke Gaza.
Di sisi politik Israel, terjadi perpecahan di kabinet mengenai penanganan konflik ini. Netanyahu mendapatkan kecaman karena menyalahkan pasukannya atas serangan Hamas. Para pemimpin politik mengecam Netanyahu karena dianggap bermain politik dan tidak memprioritaskan keamanan nasional. Hal ini menunjukkan adanya keretakan dalam institusi politik dan militer Israel.
PBB melaporkan adanya bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh Hamas dan Israel. Hamas dituduh menembak mati ratusan warga sipil dan menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Sementara itu, Israel diduga melakukan kejahatan perang hukuman kolektif melalui pengepungan terhadap Gaza. Beberapa kelompok dan organisasi internasional juga telah mendokumentasikan serangan Israel yang melanggar hukum dan harus diselidiki sebagai kejahatan perang.
Rusia dan AS terlibat dalam perdebatan terkait sweeping pesawat Israel. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyalahkan Ukraina dan negara-negara Barat atas kerusuhan anti-Israel di Dagestan. AS mengecam Putin atas tuduhannya, sementara Rusia terus menuduh Barat terlibat dalam kerusuhan tersebut.
Israel dikabarkan memiliki rencana untuk memindahkan penduduk Gaza ke semenanjung Sinai di Mesir. Rencana tersebut diusulkan oleh sebuah kementerian pemerintah Israel sebagai alternatif untuk mengubah realitas sipil di Gaza terkait kejahatan Hamas. Namun, rencana ini masih belum jelas dan tidak menyebutkan apa yang akan terjadi dengan Gaza setelah penduduknya dipindahkan.
Jepang juga mengumumkan sanksi terhadap sembilan orang dan sebuah perusahaan yang terkait dengan Hamas. Pemerintah Jepang menyatakan bahwa entitas yang terkena sanksi telah ditetapkan sebagai “teroris”. Sanksi tersebut berupa pembekuan aset individu dan perusahaan yang mendanai Hamas.
Lebanon mengkhawatirkan munculnya perang regional antara Hizbullah dan Israel. Pertempuran antara kedua kelompok ini terjadi bersamaan dengan konflik Hamas-Israel di Gaza. Penyebabnya adalah peningkatan serangan di perbatasan antara Israel dan Lebanon yang menargetkan pos militer dan pejuang, dan menyebabkan beberapa korban sipil. Banyak penduduk desa di Lebanon telah mengungsi ke markas Hizbullah di Beirut yang dianggap lebih aman saat ini.
