Presiden Joko Widodo optimistis bahwa tahun depan sudah bisa menggelar upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Ia juga menampik bahwa pembangunan IKN dapat terhambat oleh masalah hukum. Hal ini diungkapkan Jokowi sebagai jawaban atas pernyataan sejumlah pengusaha yang diundang ke kawasan IKN pada tanggal 2 November 2023.
Salah satu pengusaha tekstil, Anne Patricia Sutanto, meminta kepada Presiden Jokowi untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha yang ingin berinvestasi di IKN. Ia mengatakan bahwa jangan sampai dukungan yang diberikan tidak jelas, karena hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.
Menjawab pernyataan tersebut, Jokowi meyakinkan pengusaha bahwa proyek IKN akan terus berjalan. Ia meminta investor untuk tidak takut berinvestasi karena sudah ada Undang-Undang IKN yang didukung oleh 93% fraksi partai di DPR.
Jokowi juga mengungkapkan bahwa tahun depan, upacara kemerdekaan akan dilakukan di IKN. Ia mengatakan bahwa lapangan rumputnya sudah ditanam dan harus selesai pada waktu yang ditentukan. Ia juga menjelaskan bahwa proyek IKN harus dikerjakan dengan cepat agar tidak terjadi keterlambatan.
Namun, Jokowi menyebut bahwa pembangunan IKN dapat lebih cepat jika dibantu oleh pihak swasta. Ia mengatakan bahwa pembangunan IKN membutuhkan biaya sebesar US$33 miliar, sehingga tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, pemerintah merancang pembiayaan IKN sebesar 20% dari APBN dan 80% dari swasta.
Jokowi mengungkapkan bahwa setelah pemerintah memulai pembangunan dua tahun lalu, pertengahan tahun ini pihak swasta sudah mulai masuk. Pembangunan IKN dimulai dengan peletakan batu pertama dan akan terus dilanjutkan.
Meskipun sudah banyak minat dari investor asing dengan adanya 320 letter of intent, saat ini pemerintah masih memprioritaskan investor dalam negeri. Jokowi menjelaskan bahwa saat ini prioritas diberikan kepada investor dalam negeri terlebih dahulu.
Artikel Selanjutnya: Uang Triliunan Mengalir Deras ke Proyek IKN, Rinciannya Ini
Sumber: CNBC Indonesia
