Ivanka Trump Menghadapi Tuntutan Hukum di Amerika Serikat Terkait Keluarga Trump

by -126 Views

Putri Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Ivanka Trump, menjadi saksi di persidangan pada Rabu (8/11/2023). Ini terkait dugaan penipuan aset yang terjadi di dalam kerajaan bisnis Trump, Trump Organization.

Saat bersaksi, Ivanka ditanya oleh seorang utusan Jaksa Agung New York, Louis Solomon. Ia dimintai keterangan terkait apakah Ivanka mengambil peran dalam penyusunan laporan keuangan ayahnya.

“Saya tidak menyadarinya. Saya tidak tahu tentang pernyataan pribadinya, selain dari apa yang telah Anda tunjukkan kepada saya,” ujarnya dalam sidang itu dikutip AFP, dikutip Kamis.

Ivanka Trump juga ditanya tentang berbagai pinjaman yang diberikan untuk bisnis keluarga antara tahun 2011 dan 201. Namun ia tidak dapat mengingat banyak rinciannya.

“Ivanka Trump, yang tidak menonjolkan diri sejak ayahnya meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2021, mengikuti kesaksian ayah dan kedua saudara laki-lakinya. Berbeda dengan penampilan ayahnya yang tidak menentu di persidangan pada hari Senin di ruang sidang Manhattan yang sama, Ivanka Trump tampak santai dan terukur.

“Hari ini dia akan berusaha menjauhkan diri dari perusahaan,” kata James kepada wartawan. “Namun sayangnya, fakta akan mengungkap bahwa sebenarnya dia sangat terlibat,” tambahnya.

Kesaksian Ivanka Trump, yang tidak menonjolkan diri sejak ayahnya meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2021, mengikuti kesaksian ayah dan kedua saudara laki-lakinya. Berbeda dengan penampilan ayahnya yang tidak menentu di persidangan pada hari Senin di ruang sidang Manhattan yang sama, Ivanka Trump tampak santai dan terukur.

Trump kemudian menghadapi pengadilan New York, kali ini dengan tuduhan membayar uang tutup mulut kepada seorang bintang porno. Kemudian ke pengadilan federal di Florida, di mana ia dituduh salah menangani dokumen rahasia setelah meninggalkan jabatannya.

Yang terakhir, ia juga menghadapi dakwaan negara bagian di Georgia. Di mana jaksa mengatakan Trump secara ilegal mencoba mengubah hasil pemilu negara bagian Selatan itu pada tahun 2020 agar menguntungkannya.