Kelompok bersenjata Hamas, yang juga merupakan penguasa wilayah Jalur Gaza Palestina, angkat bicara mengenai tindakan Israel yang disebut telah mengepung Gaza. Pernyataan terbaru ini datang dari sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam.
Dalam rilisnya, Hamas mengancam Israel bahwa pengepungan ini akan menjadi kutukan sejarah bagi negara Yahudi itu. Hamas mengatakan bahwa jika Israel terus menekan, mereka akan mengambil langkah-langkah yang memiliki konsekuensi bencana bagi Yerusalem Barat, yang dianggap oleh orang-orang Zionis sebagai ibu kota Israel.
“Ada banyak korban di antara pasukan Israel. Lebih banyak tentara Israel akan kembali dalam tas hitam,” ujar juru bicara kelompok militan tersebut, Abu Obeida.
Sejauh ini, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah mengonfirmasi bahwa 19 tentara mereka tewas dalam operasi yang sedang berlangsung. IDF juga telah mengumumkan bahwa mereka telah sepenuhnya mengepung Kota Gaza di bagian utara wilayah tersebut.
“Tentara Israel telah menyelesaikan pengepungan kota Gaza, pusat organisasi teroris Hamas,” kata juru bicara IDF, Daniel Hagari. IDF menolak gagasan gencatan senjata dalam waktu dekat. “Konsep gencatan senjata saat ini sama sekali tidak dibahas,” tambahnya.
Israel semakin mendapat tekanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok-kelompok kemanusiaan untuk melakukan gencatan senjata, mengingat jumlah korban warga sipil Gaza yang terus meningkat dan kekhawatiran akan penyebaran konflik ini di Timur Tengah.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tidak meminta penghentian permusuhan sepenuhnya, tetapi meminta “jeda kemanusiaan”. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga mengklaim bahwa AS bertekad untuk mencegah eskalasi konflik yang sedang berlangsung.
Data PBB menunjukkan bahwa jumlah korban tewas di Gaza telah mencapai lebih dari 8.800 orang sejak 7 Oktober, termasuk lebih dari 3.600 anak-anak. Sebanyak 22.240 orang juga mengalami luka.
PBB juga mengutuk serangan udara IDF pada hari Rabu yang menargetkan kamp pengungsi Jabalia yang padat penduduk di Gaza utara, dan menyatakan bahwa tindakan tersebut bisa dianggap sebagai kejahatan perang.
Di sisi lain, Israel mengklaim bahwa mereka menargetkan “infrastruktur teror” yang dibangun di dekat bangunan sipil dan bertindak berdasarkan intelijen yang akurat.
