Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota Badan Anggaran DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit menilai anggaran yang disediakan untuk lembaga legislatif, yudikatif, dan lembaga pengawas lainnya semakin mengecil. Dalam 5 tahun terakhir, kata anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini, anggaran untuk lembaga yang mengawasi pemerintah itu makin kecil dalam porsi APBN.
“Tata negara kita mengakui ada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tapi politik anggarannya tidak memperkuat penyelenggaraan pemerintah negara,” kata Dolfie dalam rapat panitia kerja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN 2025 dengan Kementerian Keuangan, Selasa, (25/6/2024).
Dolfie membandingkan jumlah anggaran yang disediakan untuk eksekutif dengan yang disediakan untuk legislatif maupun yudikatif sepanjang 2020-2025. Dia mengatakan anggaran untuk pemerintah bertambah Rp 1.000 triliun dalam 5 tahun. Namun, anggaran untuk lembaga legislatif dan yudikatif hanya bertambah Rp 6 triliun.
“Selama 5 tahun terlihat benar politik belanja anggaran kita beratnya itu kepada eksekutif, padahal amanat UU APBN itu untuk pemerintahan negara,” katanya.
Dalam paparannya, Dolfie menyatakan lembaga pengawas eksekutif yang dimaksud meliputi MPR, DPR, DPD, Badan Pengawas Keuangan (BPK), Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Pada 2020, total anggaran untuk semua lembaga itu hanya Rp 20,9 triliun. Angka itu setara dengan 1,2% dari total APBN 2020.
Sementara untuk 2024, anggaran untuk lembaga pengawas pemerintahan berjumlah Rp 26,4 triliun. Jumlah itu sama dengan 1% dari APBN.
“Anggaran pemerintah itu makin lama makin sempurna ke 100%, sementara anggaran untuk legislatif dan yudikatif dan pengawasan lainnya makin sempurna ke bawah 1%,” katanya.
Karena itu, Dolfie menilai Badan Anggaran perlu menambah norma baru dalam penyusunan APBN 2025. Dia meminta APBN 2025 diarahkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintah negara.
“Kalau lihat ini jadinya seperti terstruktur, sistematis dan masif untuk memperlemah pengawasan terhadap eksekutif,” katanya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Video: PDIP Gelar Rakernas Di Jakarta, Presiden Jokowi Tak Diundang
(rsa/wur)
