Pemerintah akan melarang penjualan rokok eceran melalui Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-undang (UU) No 17/2023 tentang Kesehatan. Saat ini, rancangan PP (RPP Kesehatan) itu masih dalam penyusunan dan pembahasan. Rencananya, RPP itu akan mengatur sejumlah ketentuan produksi dan impor produk tembakau dan rokok elektrik, pengendalian pelarangan, ketentuan dan larangan iklan dan sponsorship, serta larangan atau sejumlah aturan terkait penjualan produk tembakau dan rokok elektrik. RPP tersebut nantinya akan mewajibkan setiap orang yang memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan produk tembakau dan rokok elektronik, wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam substansi penyelenggaraan produksi dan impor, RPP ini juga akan melarang kemasan rokok kurang dari 20 batang. Melarang mengemas atau mengimpor cairan nikotin lebih dari 2 mililiter untuk cartridge sekali pakai dan 10 militer untuk wadah isi ulang. Jika melanggar, akan dikenakan peringatan administratif peringatan tertulis dan penarikan produk.
Terkait pengaturan produk tembakau dan rokok elektronik, dilarang menjual, antara lain:
– menggunakan mesin layan diri
– kepada anak di bawah usia 18 tahun dan perempuan hamil
– secara eceran satuan per batang, kecuali cerutu dan rokok elektronik
– dengan memajang produk tembakau dan rokok elektronik
– menggunakan jasa situs dan aplikasi elektronik komersial dan media sosial.
Sebelumnya, Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes Benget Saragih saat Halaqah Nasional Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) “Telaah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan UU Kesehatan 2023 terkait Pengamanan Zat Adiktif menjelaskan, pengendalian iklan ditujukan untuk menekan jumlah perokok usia dini atau anak-anak di Indonesia. Apalagi, menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ternyata belum bisa menjalankan tujuan tersebut. “RPP ini untuk melindungi anak, nggak ada niat untuk menutup pabrik atau melarang merokok, tapi mengendalikan perokok,”
